Uselnews.com, Kabupaten Blitar - Aksi turun panggung debat publik kedua Pilkada Kabupaten Blitar yang ditunjukkan paslon nomor 1 Rijanto-Beky mendapatkan sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satu elemen masyarakat yang ikut memberikan penilaian atas peristiwa ini datang dari Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Pimpinan Cabang (Pimcab) Kabupaten Blitar.
Ketua PPI Pimcab Kabupaten Blitar Mujianto menilai peristiwa turun panggung debat dari Paslon nomor urut 1 itu dikhawatirkan justru berdampak pada citra mereka di mata masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai tindakan yang bisa melemahkan persepsi publik terhadap profesionalisme dan kesiapan mereka.
"Walk out yang dilakukan dalam momen penting ini berpotensi merusak kepercayaan publik dan menurunkan elektabilitas paslon nomor urut 1. Bagi masyarakat, debat merupakan kesempatan untuk menilai kualitas kepemimpinan calon pemimpin daerah secara langsung," kata Mujianto.
"Keputusan meninggalkan debat bisa menciptakan keraguan terhadap keseriusan paslon dalam berkompetisi secara sehat dan terbuka," sambung dia.
Mujianto juga menyatakan pentingnya ketegasan KPU untuk memastikan setiap pasangan calon memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan program kerja tanpa gangguan teknis.
"Publik tentu berharap KPU Kabupaten Blitar dapat mengevaluasi pelaksanaan debat agar lebih kondusif dan adil, sehingga masyarakat bisa menyaksikan pemaparan program yang konstruktif dan mendapatkan gambaran jelas mengenai calon pemimpin terbaik," terangnya.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar nomor urut 2, Rini Syarifah - Abdul Ghoni, M. Rifa'i berpendapat bahwa visi, misi dan dokumen perencanaan pasangan Rini-Ghoni telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Blitar secara tertulis sebagai bukti kesiapan maksimal mereka.
Menurutnya, dokumen visi, misi adalah janji politik kepada rakyat yang kelak menjadi dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rifa'i menjelaskan bahwa pasangan calon memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan teknologi untuk mempresentasikan program, baik secara tertulis maupun visual, sesuai kesiapan masing-masing.
Ia menggarisbawahi bahwa forum debat ini adalah forum akademik yang harus menjamin pemaparan substansial dari para calon, didukung oleh panelis dari perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh KPU. Fungsi panelis, menurutnya, adalah untuk menguji kedalaman visi-misi serta akurasi data rencana program calon.
“Jika presentasi program tidak boleh divisualisasikan, bagaimana rakyat bisa menilai rencana kerja dan memilih calon pemimpin mereka ?,” tandas Rifa’i.
Kontributor Blitar : Faisal
